NTB Anggarkan Rp70 Miliar untuk Persiapan PON 2028
Beritaturah.com – Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mengalokasikan dana sebesar Rp70 miliar dalam rangka mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Besaran anggaran ini telah dicantumkan secara resmi dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2027 yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. Informasi tersebut diungkapkan oleh Nursalim, selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, pada hari Kamis di kantor pemerintah provinsi, Mataram.
Mekanisme Penganggaran yang Terencana
Nursalim menjelaskan bahwa proses penganggaran untuk PON 2028 telah dirancang dengan sistematis. Mekanisme serupa juga akan diterapkan dalam APBD Perubahan tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp10 miliar. Ketika digabungkan dengan anggaran awal, total dana yang disiapkan pemerintah provinsi mencapai Rp70 miliar. “Anggaran untuk PON 2028 akan kita siapkan kembali di APBD Tahun 2028,” ujar Nursalim dengan tegas.
Perencanaan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional penyelenggaraan event olahraga terbesar di Indonesia tersebut. Dengan alokasi yang terbagi dalam beberapa tahun, NTB diharapkan dapat mengelola keuangan secara efisien tanpa membebani APBD secara berlebihan.
Kesenjangan Dana dan Harapan dari Pusat
Mengenai kebutuhan keseluruhan, Nursalim memperkirakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan PON 2028 mencapai Rp100 miliar. Namun, hingga saat ini total nominal yang telah direncanakan oleh pemerintah provinsi masih sebesar Rp70 miliar. “Hitungan kami, masih kurang sekitar Rp30 miliar untuk pembiayaan dana PON 2028,” jelasnya.
“Mudah-mudahan nanti dengan masuknya uang itu (DBH) bisa masuk lagi kan,” ujar Nursalim.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, Nursalim berharap pemerintah pusat dapat segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Pemprov NTB. Besaran DBH yang tertunda mencapai Rp616 miliar. Pemprov NTB juga mengharapkan dana DBH senilai Rp600 miliar yang belum disalurkan oleh pusat agar segera diterima oleh NTB. “DBH-DBH kita yang tertunda kemarin mudah-mudahan bisa masuk semua,” tegasnya.
Selain itu, NTB juga telah mengajukan permohonan tambahan anggaran melalui berbagai jalur pembiayaan. Pemerintah daerah optimis bahwa dengan dukungan dari pusat dan alokasi DBH yang tertunda, kesenjangan dana sebesar Rp30 miliar dapat ditutupi secara bertahap. Hal ini akan memastikan bahwa persiapan PON 2028 tidak terhambat oleh masalah keuangan.
Komitmen sebagai Tuan Rumah
Meskipun demikian, Nursalim mengakui bahwa total biaya penyelenggaraan PON di NTB belum diketahui secara pasti karena masih dilakukan perhitungan teknis oleh KONI NTB. “Tapi, karena kita sudah ditunjuk sebagai tuan rumah, maka kami berkewajiban menyiapkan dana hibah PON 2028 kepada KONI,” katanya.
Komitmen NTB sebagai tuan rumah PON 2028 tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup pembangunan infrastruktur olahraga, akomodasi atlet dan ofisial, serta persiapan logistik lainnya. Dengan anggaran Rp70 miliar yang telah dialokasikan, pemerintah provinsi berharap dapat memberikan kontribusi maksimal dalam kesuksesan event olahraga nasional tersebut.
Persiapan yang dimulai sejak dini ini diharapkan dapat meminimalkan risiko keterlambatan dan kelebihan biaya di kemudian hari. NTB berkomitmen untuk menjadi tuan rumah PON 2028 yang berkesan dan sukses, sekaligus mempromosikan potensi wisata dan budaya daerah ke seluruh Indonesia.
