Komisi VII Prioritaskan Program Pariwisata yang Menyentuh Warga
Key Discussion – Jakarta – Dalam pertemuan terbaru antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Pariwisata, anggota dewan Chusnunia Chalim menekankan pentingnya mengarahkan program pariwisata agar lebih berdampak pada masyarakat lokal. Ia mengkritik alokasi anggaran yang berlebihan pada kegiatan manajemen, mengingat lebih dari 50 persen dana dialokasikan untuk aspek ini, sementara program konseptual hanya menyumbang sekitar 15 persen dari total anggaran. Menurut Nunik, hal ini menyebabkan pengembangan pariwisata terasa kurang intensif, sehingga diperlukan strategi baru untuk meningkatkan keberlanjutan sektor ini.
Strategi Pengembangan Pariwisata yang Lebih Efektif
Pertemuan tersebut menjadi ajang untuk menggali kebijakan yang lebih inklusif, dengan fokus pada partisipasi warga dalam proyek pariwisata. Chusnunia menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah event yang diadakan, tetapi lebih pada manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam Key Discussion, ia meminta Kementerian Pariwisata untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan dana dan memastikan bahwa kegiatan yang diadakan benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup warga.
Ia juga menyoroti kebutuhan perbaikan infrastruktur dasar di sejumlah destinasi pariwisata, terutama di daerah-daerah yang masih berkembang. “Pariwisata tidak bisa hanya menjadi acara yang indah, tetapi harus menjadi sarana penggerak ekonomi,” ujarnya. Menurut Nunik, pendekatan ini memerlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat, agar program-pariwisata tidak hanya berjalan di tingkat operasional, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang.
“Yang perlu kita kejar adalah dampaknya, bukan sekedar jumlah event –nya,” tuturnya.
Kondisi Pariwisata di Lampung dan Harapan untuk Perbaikan
Dalam Key Discussion, Nunik memberikan contoh nyata dengan kondisi pariwisata di Lampung, salah satu daerah yang sedang menghadapi tantangan serius. Banyak lokasi wisata di sana masih dalam tahap pertumbuhan dan memerlukan perbaikan infrastruktur yang mendukung. “Kami di Komisi VII tentu akan mendorong agar Kementerian Pariwisata bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan agar kembali mengusulkan DAK Pariwisata untuk destinasi utama dan daerah dengan potensi besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa pengurangan DAK Pariwisata menjadi isu strategis yang harus diperhatikan. Tanpa alat pembiayaan ini, daerah khususnya yang berlokasi di daerah terpencil atau daerah yang ketergantungan pada pariwisata akan kesulitan membangun infrastruktur. Ia juga menekankan pentingnya peran UMKM dalam pengembangan pariwisata, karena sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian di tingkat lokal. “Pariwisata yang berdampak jelas harus didukung oleh kebijakan yang memperkuat usaha kecil menengah,” jelas Nunik.
Dalam Key Discussion, beberapa anggota Komisi VII lainnya menyampaikan pendapat serupa. Mereka menilai bahwa pendanaan pariwisata harus diarahkan ke proyek yang memberdayakan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan produk lokal, dan pengintegrasian komunitas dalam pengelolaan destinasi wisata. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga dianggap krusial untuk memastikan keberlanjutan program-pariwisata yang efektif.
Chusnunia juga menekankan perlunya transparansi dalam penggunaan dana pariwisata, agar semua pihak dapat memantau keberhasilan dan kekurangan dari program yang dijalankan. Dalam Key Discussion, ia menyarankan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat, termasuk laporan berkala dari Kementerian Pariwisata tentang dampak program tersebut di berbagai daerah. “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan benar-benar memberikan hasil yang diharapkan,” tuturnya.
