Meeting Results: GPM Diperkuat Meski Inflasi Beras Terkendali
Meeting Results – Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) akan terus ditingkatkan dengan dukungan pemerintah daerah, meski harga beras telah mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir. Dalam rapat yang digelar, Amran menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pengendalian inflasi beras dan menekankan peran penting GPM dalam menjaga stabilitas harga pangan. “Kita syukuri bahwa beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi, terima kasih atas partisipasi semua pihak,” kata Amran.
Analisis Inflasi Beras dan Dukungan Pemerintah Daerah
Dalam data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras mencatatkan angka 0,38 persen pada Mei 2026, menurun dari 1,35 persen di Juli 2025. Amran menyoroti bahwa kenaikan harga beras yang terjadi pada Mei 2024 sebesar 3,59 persen telah diatasi melalui program GPM, yang berjalan tanpa henti. “Meski inflasi beras kini terkendali, upaya menjaga stabilitas harga pangan harus terus dilakukan, terutama di tingkat konsumen,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi dengan Bulog dan ID Food untuk memastikan akses pangan terjangkau.
“Kita tidak boleh lengah. Meski inflasi beras berada di bawah kontrol, perlu dijaga agar harga produk pangan lain tetap stabil,” lanjut Amran.
Meeting Results yang diselenggarakan dalam rangka pengendalian inflasi menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah. Pemimpin program ini mengingatkan bahwa GPM bukan hanya sekadar langkah pemerintah pusat, tetapi juga program yang harus dijalankan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah. “GPM akan terus digencarkan, karena ini merupakan solusi efektif untuk menjaga harga pangan di masyarakat,” tambahnya.
Program GPM dan Peningkatan Stabilitas Harga
Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dikoordinasikan oleh Bapanas telah diadakan 5.308 kali hingga awal Juni 2026, meliputi 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota. Meeting Results menunjukkan bahwa program ini berjalan konsisten tanpa jeda, sebagai upaya menjaga inflasi beras tetap terkendali. Amran menekankan bahwa GPM berperan penting dalam menjaga akses pangan terjangkau bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Kepala Bapanas juga meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus berpartisipasi dalam program GPM. “Kalau perlu, kita aktifkan pasar murah bersama Bulog dan ID Food. Selain beras, telur dan daging ayam juga perlu dijaga,” katanya. Ia menambahkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam GPM akan memastikan distribusi pangan berjalan lancar, sehingga inflasi bisa ditekan secara signifikan.
Kondisi Inflasi Beras dan Kenaikan Harga Komoditas Lain
Menurut laporan terbaru, inflasi beras di bulan Mei 2026 mencapai 0,38 persen, menunjukkan bahwa harga beras sudah kembali stabil. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa inflasi nasional masih dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas hortikultura, khususnya bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih. “Beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi bulanan, tetapi komoditas lain seperti bawang dan cabai masih menjadi fokus perhatian,” jelas Tito.
Meeting Results juga membahas tantangan dalam menjaga stabilitas harga pangan. Tito mengingatkan bahwa meski inflasi beras terkendali, daerah-daerah tertentu masih mengalami kenaikan harga yang signifikan. “Dari 116 kabupaten/kota, beberapa daerah mengalami kenaikan, tetapi jumlahnya kecil,” katanya. Ia menambahkan bahwa IPH (Indeks Perkembangan Harga) beras mingguan masih dinamis, tetapi secara keseluruhan telah mencapai kondisi yang sehat.
Indeks NTP dan Peningkatan Kesejahteraan Petani
Data BPS menunjukkan bahwa indeks nilai tukar petani (NTP) meningkat secara signifikan dalam Mei 2026. Angka NTP mencapai 127,73, yang merupakan rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, indeks NTP Tanpa Perikanan mencapai 128,49, melebihi rekor sebelumnya di Desember 2025. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan harga produk pertanian, termasuk beras, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan petani.
Amran menjelaskan bahwa kenaikan NTP terkait beras menggambarkan keberhasilan GPM dalam menjaga stabilitas harga. “Ini menunjukkan bahwa upaya kita selama ini tidak sia-sia. Petani menerima harga yang lebih baik, sehingga daya beli mereka pun meningkat,” katanya. Ia menekankan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam GPM berdampak luas, bukan hanya pada konsumen, tetapi juga pada sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan.
Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Tantangan Pangan
Meeting Results juga menjadi forum untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan inflasi. Amran menyoroti bahwa beberapa daerah telah menunjukkan komitmen kuat dalam menggencarkan program pasar murah. “Tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam GPM terus meningkat, yang menunjukkan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa GPM telah menjadi instrumen utama dalam menjaga ketersediaan pangan di tingkat lokal.
Pada kesempatan ini, Tito Karnavian juga meminta daerah untuk terus meningkatkan transparansi dalam penjualan beras. “Kita perlu memastikan bahwa beras yang dijual di pasar murah benar-benar terjangkau dan mencapai jumlah yang optimal,” katanya. Dengan adanya GPM, Tito menilai bahwa masyarakat dapat memperoleh pangan dengan harga yang lebih terjangkau, terutama di tengah situasi ekonomi yang dinamis.
