BPS Puji Capaian Sensus Ekonomi Bali, Minta Fokus Lebih pada Denpasar
Solving Problems adalah salah satu aspek kunci yang menjadi perhatian utama Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka mengevaluasi kemajuan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Pulau Bali. Dalam laporan terbaru, BPS mengapresiasi tingkat progres yang mencapai 43,35 persen, yang melebihi rata-rata nasional sebesar 42,75 persen.
“Bali mencapai rata-rata progres 43,35 persen, dengan Kabupaten Buleleng menjadi daerah dengan progres tertinggi, yaitu 54,95 persen,” ujar salah satu perwakilan BPS.
Perbandingan Wilayah dan Tantangan di Denpasar
BPS menyatakan bahwa capaian ini menempatkan Bali di posisi teratas dalam pencapaian Sensus Ekonomi 2026 di Indonesia. Namun, meski jumlahnya di atas rata-rata nasional, ada daerah-daerah yang masih memerlukan peningkatan khusus. Kota Denpasar, sebagai salah satu pusat ekonomi utama Bali, menjadi sorotan karena progresnya hanya mencapai 31,38 persen, yang jauh lebih rendah dari rata-rata nasional.
“Kota Denpasar tercatat sebagai daerah dengan progres terendah di Bali, kata Amalia. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan signifikan dalam Solving Problems terkait pengumpulan data ekonomi di kota tersebut.”
Dalam konteks Solving Problems, BPS menekankan bahwa keberhasilan pencapaian progres SE tidak hanya bergantung pada kecepatan pelaksanaan, tetapi juga pada kualitas data yang diperoleh. Karena itu, daerah dengan progres rendah seperti Denpasar dianjurkan untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi serta memanfaatkan alat bantu seperti dashboard yang telah disediakan. Dashboard ini dirancang untuk memudahkan pemantauan harian dan real-time, sehingga para pemimpin daerah dapat merespons isu-isu ekonomi secara cepat.
Peran Pemimpin Daerah dalam Meningkatkan Progres
BPS mengungkapkan bahwa akses khusus untuk pemimpin daerah menjadi bagian penting dari strategi Solving Problems dalam SE 2026. Dengan adanya dashboard interaktif, para gubernur dan kepala daerah dapat memantau kondisi ekonomi di wilayahnya secara terpusat.
“Dengan dashboard ini, pemimpin daerah dapat mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat, sehingga meningkatkan efektivitas dalam Solving Problems,” tambah Amalia.
Penyusunan Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk memberikan gambaran lengkap tentang keadaan ekonomi di Bali, termasuk sektor-sektor utama seperti pariwisata, pertanian, dan industri. Progres yang diukur melalui persentase pemetaan data ini memberikan wawasan tentang bagaimana setiap wilayah menghadapi tantangan dan peluang ekonomi. Denpasar, yang berada di peringkat terbawah, perlu perhatian lebih karena keterlambatan dalam pelaksanaan bisa memengaruhi keseluruhan hasil sensus.
Dalam rangka meningkatkan Solving Problems di Denpasar, BPS mengimbau agar pemerintah setempat memperkuat koordinasi dengan penyelenggaraan SE, termasuk memastikan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Tantangan utama terletak pada kebutuhan pendanaan dan sumber daya manusia di daerah tersebut.
“Kota Denpasar harus mengidentifikasi kelemahan dalam pengumpulan data dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikannya,” jelas Amalia.
BPS juga menyebutkan bahwa beberapa kabupaten di Bali, seperti Karangasem dan Tabanan, telah mencapai progres yang melebihi rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kinerja antarwilayah, yang menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem Solving Problems secara menyeluruh. Selain itu, BPS menegaskan pentingnya data yang akurat dalam pengambilan kebijakan, karena hasil sensus akan menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan jangka panjang.
Untuk menjamin kesuksesan SE 2026, BPS menekankan perlunya partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Dengan Solving Problems yang terstruktur, data ekonomi yang dihasilkan akan menjadi alat untuk menilai dampak kebijakan dan merancang strategi peningkatan ekonomi yang lebih efektif. Selain Denpasar, beberapa daerah di Papua juga perlu meningkatkan progres mereka, dengan persentase yang masih rendah dibandingkan Bali.
