Temui Wakapolri, Komnas HAM bahas penilaian HAM terhadap Polri

Komnas HAM Siapkan Penilaian Hak Asasi Manusia terhadap Kinerja Polri: 15 Elemen, Skor 4–10, dan Rekomendasi Akhir

Beritaturah.com – Langkah pengawasan terhadap institusi penegak hukum kembali diperkuat ketika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara resmi membuka proses penilaian HAM terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertemuan antara pimpinan komisi dan Wakil Kepala Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo beserta jajaran berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada hari Senin. Agenda utama pertemuan tersebut adalah menyelaraskan kerangka kerja penilaian agar setiap tahapan penegakan hukum oleh kepolisian berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

“Kami sedang berproses untuk memulai upaya penilaian HAM atas kinerja kepolisian agar patuh dengan hak asasi manusia dalam proses-proses penegakan hukum,” ujar Ketua Komnas HAM Anis Hidayah.

Kerangka 15 Elemen Penilaian

Anis Hidayah menjelaskan bahwa penilaian ini bertumpu pada 15 elemen yang telah ditetapkan sebagai standar acuan. Elemen-elemen tersebut mencakup sejumlah prinsip fundamental, antara lain:

Pertama, jaminan persamaan di hadapan hukum serta perlindungan yang setara bagi seluruh pihak tanpa diskriminasi. Kedua, penerapan keadilan restoratif sebagai pendekatan penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan korban dan perdamaian sosial, bukan semata-mata penghukuman. Ketiga, perlindungan khusus bagi kelompok rentan—perempuan, anak, dan penyandang disabilitas—agar mereka tidak menjadi pihak yang paling dirugikan dalam proses hukum.

Keempat, mekanisme penangkapan yang bebas dari kekerasan fisik maupun psikologis. Kelima, akses masyarakat yang berhadapan dengan hukum terhadap bantuan hukum yang memadai. Keenam, akses atas informasi yang tidak terbatas pada kanal reguler, melainkan juga harus dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas melalui kanal resmi kepolisian. Ketujuh, kepatuhan terhadap kode etik kepolisian sebagai pedoman perilaku personel di lapangan.

Elemen-elemen lainnya melengkapi kerangka tersebut sehingga cakupan penilaian menjadi komprehensif. Melalui pendekatan multidimensi ini, Komnas HAM berupaya memperoleh gambaran utuh mengenai bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dijalankan—bukan sekadar dari sudut pandang kepatuhan prosedural, tetapi juga dari perspektif penghormatan terhadap martabat manusia.

Metodologi dan Jadwal Pelaksanaan

Dalam hal metodologi, penilaian ini menggabungkan dua sumber data utama. Sumber pertama adalah data langsung yang digali dari internal Polri, mencakup dokumen, prosedur operasional, dan rekam jejak penanganan perkara. Sumber kedua adalah persepsi masyarakat, baik berupa aduan formal maupun data yang dikumpulkan dari komunitas terdampak.

Tahap pengumpulan data dijadwalkan berlangsung pada bulan September. Penyusunan laporan hasil penilaian kemudian dilaksanakan sepanjang bulan Oktober dan November. Publikasi hasil akhir diperkirakan akan diumumkan pada bulan Desember, sehingga seluruh rangkaian kerja memakan waktu sekitar tiga bulan.

Sistem Skor dan Rekomendasi

Hasil penilaian tidak berhenti pada narasi kualitatif. Komnas HAM akan memberikan skor kuantitatif pada skala 4 hingga 10, dengan klasifikasi sebagai berikut: skor 4–6 masuk kategori rendah, 6–7 kategori sedang, 7–8 kategori tinggi, dan 8–10 kategori sangat tinggi.

“Nanti ujungnya tentu saja adalah rekomendasi ya. Jadi temuan-temuan kami,推荐 dan skor dari 4 sampai 10. Jadi, 4 sampai 6 itu kategorinya rendah, 6 sampai 7 kategorinya sedang, kemudian 7 sampai 8 itu tinggi, dan 8 sampai 10 itu kategorinya sangat tinggi,” jelasnya.

Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi instrumen konkret bagi Polri untuk melakukan perbaikan sistemik. Anis menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah mendorong peningkatan kinerja kepolisian dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan serta pemenuhan hak-hak fundamental warga negara.

Konteks dan Implikasi

Penilaian HAM terhadap institusi penegak hukum merupakan mandat konstitusional Komnas HAM sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam praktiknya, pengawasan semacam ini menjadi mekanisme koreksi penting ketika lembaga negara yang berwenang menegakkan hukum juga menjadi objek pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Bagi masyarakat, keberadaan penilaian ini membuka ruang akuntabilitas yang lebih transparan. Skor dan rekomendasi yang dipublikasikan akan menjadi tolok ukur publik atas sejauh mana praktik kepolisian selaras dengan standar HAM internasional dan nasional. Bagi Polri sendiri, proses ini dapat dipandang sebagai kesempatan untuk mengidentifikasi celah prosedural sebelum menjadi persoalan hukum yang lebih besar.

Keberhasilan penilaian ini pada akhirnya bergantung pada keterbukaan kedua belah pihak: Polri dalam menyediakan data dan akses, serta Komnas HAM dalam menjaga independensi dan objektivitas temuan. Jika dijalankan secara konsisten, mekanisme semacam ini berpotensi menjadi preseden positif bagi penguatan tata kelola penegakan hukum di Indonesia.