IDI: Burnout bukan alasan komentar nirempati ke pasien

IDI: Kelelahan Kerja Bukan Pembenaran Sikap Tidak Sopan Nakes ke Pasien

Kasus Komentar Nirempati di Media Sosial

Beritaturah.com – IDI – Konferensi pers yang digelar di Jakarta pada hari Kamis mengungkap posisi resmi Ikatan Dokter Indonesia terkait dugaan perilaku tidak pantas dari tenaga medis terhadap seorang pasien BPJS Kesehatan. Wiweka, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI, menegaskan bahwa kondisi kelelahan kerja atau burnout tidak dapat dijadikan alasan bagi para profesional kesehatan untuk menunjukkan sikap buruk kepada masyarakat yang dilayani.

Kasus ini bermula ketika sejumlah komentar nirempati teridentifikasi berasal dari tenaga kesehatan dan tenaga medis di platform media sosial. Komentar-komentar tersebut ditujukan kepada seorang almarhum peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikenal sebagai Yusrizal Tri Chaerawan.

Kewajiban Etika dalam Pelayanan Kesehatan

Menurut pasal 21 dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI, setiap dokter memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan diri sendiri, baik secara fisik maupun mental, termasuk melindungi diri dari risiko burnout. Namun, Wiweka menekankan bahwa hal tersebut tidak serta merta membenarkan perilaku tidak etis dalam ranah praktik profesional.

“Ya mungkin dia kelelahan atau apa, tapi dalam ranah atau rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan atau praktek profesinya dia harus mampu mengedepankan etika. Itu tidak dibenarkan,” jelas Wiweka.

Profesi kesehatan menuntut para pelakunya untuk senantiasa menjunjung tinggi etika, mengingat layanan yang diberikan berkaitan langsung dengan keselamatan nyawa manusia. Dokter tidak menjanjikan hasil tertentu, melainkan berkomitmen untuk memberikan tindakan terbaik sesuai standar profesi.

Koordinasi dengan MKEK dan Prosedur Sanksi

IDI telah melakukan koordinasi dengan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK untuk melakukan klarifikasi terkait kasus ini. Saat ini, sebanyak sepuluh tenaga kesehatan dan tenaga medis telah diidentifikasi sebagai pelaku dugaan pengiriman komentar nirempati tersebut.

Setelah proses klarifikasi selesai, langkah pembinaan akan segera dilaksanakan. Wiweka menjelaskan bahwa jenis sanksi yang diberikan bergantung pada tingkat keparahan dugaan pelanggaran. Apabila ditemukan unsur pelanggaran etik yang kuat, maka akan diadakan sidang etik sesuai prosedur.

“Sanksinya juga sesuai dengan gradasi dugaan pelanggaran. Tapi konsepnya kita tetap adalah pembinaan, karena etika itu perlu dilakukan pembinaan, drill yang berulang-ulang sehingga bisa menjadi budaya,” paparnya.

Investigasi Lanjutan oleh Konsil Kesehatan Indonesia

Dari sisi lain, Konsil Kesehatan Indonesia juga tengah menangani kasus serupa. dr. Mohammad Syahril, anggota Pimpinan KKI, menyatakan bahwa investigasi akan dilakukan secara kolaboratif bersama berbagai pihak terkait.

Organisasi profesi, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pemerintah daerah akan dilibatkan dalam proses investigasi untuk menentukan klasifikasi pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika, disiplin profesi, atau bahkan pelanggaran hukum tergantung pada temuan yang diperoleh.

Selama proses investigasi berlangsung, ada kemungkinan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis yang diduga terlibat dalam pengiriman komentar nirempati akan bertambah. Kasus ini diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga bagi seluruh komponen sistem kesehatan nasional untuk senantiasa menjaga etika dalam berinteraksi dengan masyarakat.