Kemlu: D-8 HEI 2026 Fokus pada Penguatan Rantai Pasok Halal Global
Main Agenda – Badan Pusat Statistik mencatat bahwa industri halal di Indonesia terus tumbuh pesat, dengan nilai ekspornya mencapai Rp40 triliun pada tahun 2023.
“Main agenda D-8 Halal Expo Indonesia 2026 adalah memperkuat kerangka kerja global untuk memastikan rantai pasok halal berjalan efisien dan terstandarisasi,”
ungkap Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Ary Aprianto dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (10/3). Acara ini akan berlangsung pada 8–12 Juli 2026 di Stadion Tenis Indoor Senayan dan diharapkan menjadi platform strategis bagi negara-negara anggota D-8 untuk mempercepat integrasi pasar halal internasional.
Strategi Penguatan Ekosistem Halal Global
Kemlu RI mengatakan bahwa D-8 HEI 2026 akan menjadi wadah untuk mendiskusikan inisiatif-inisiatif yang dapat mendorong pertumbuhan industri halal secara berkelanjutan. Main agenda acara ini mencakup peningkatan kualitas bahan baku, optimalisasi logistik, serta penguatan kapasitas SDM. Ary Aprianto menekankan bahwa pengembangan ekosistem ini tidak hanya berdampak pada ekonomi dalam negeri, tetapi juga mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai penghasil dan eksportir produk halal terbesar di Asia Tenggara.
Menurut data dari Global Islamic Economy (GIE) Index, pasar halal global diprediksi mencapai 2,8 triliun dolar AS pada 2025. Dengan adanya D-8 HEI 2026, Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi pusat distribusi dan koordinasi antarnegara anggota, termasuk negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Iran. Ary Aprianto menyampaikan bahwa keberhasilan acara ini akan bergantung pada kerja sama yang lebih erat dan sinergi antarlembaga dalam memastikan standar halal terpenuhi dari hulu hingga hilir.
Kolaborasi untuk Mengatasi Tantangan Global
Salah satu isu utama yang akan dibahas dalam D-8 HEI 2026 adalah keandalan sumber daya bahan baku halal. Ary Aprianto menyoroti bahwa gelatin, salah satu produk kunci, masih sering diimpor dari luar karena keterbatasan produksi lokal. “Main agenda ini adalah memastikan Indonesia mampu menghasilkan gelatin halal yang berstandar internasional, sehingga mengurangi ketergantungan pada ekspor,”
katanya. Diskusi antarmitra akan fokus pada inovasi teknologi, seperti penggunaan limbah ikan untuk produksi gelatin halal, yang dianggap sebagai solusi efektif dalam menekan biaya dan meningkatkan efisiensi.
Dalam sesi diskusi, Kemlu RI juga akan menggali potensi kerja sama dengan negara-negara non-anggota D-8. Ary Aprianto menyebutkan bahwa kemitraan dengan negara-negara seperti Turki, Malaysia, dan Tiongkok bisa menjadi kunci dalam memperluas pasar halal ke wilayah lain. “Main agenda ini bertujuan membangun jaringan distribusi yang lebih luas, sehingga produk halal Indonesia dapat bersaing di tingkat global,”
ujarnya. Pemangku kepentingan seperti produsen, pengusaha, dan lembaga penelitian akan diberikan ruang untuk berbagi pengalaman dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
Peluang Ekspor dan Inovasi Teknologi
Indonesia telah menetapkan target ekspor produk halal senilai 500 miliar dolar AS pada 2030. Ary Aprianto menegaskan bahwa D-8 HEI 2026 menjadi momentum penting untuk mencapai tujuan tersebut. “Main agenda ini akan memastikan bahwa semua anggota D-8 memiliki kesamaan visi dalam meningkatkan daya saing produk halal di pasar internasional,”
tambahnya. Pada acara ini, pemerintah juga akan memperkenalkan inisiatif-inisiatif baru, seperti pengembangan kawasan industri halal dan penggunaan teknologi digital untuk memantau kualitas produk.
Penyelenggaraan D-8 HEI 2026 tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan aspek sosial dan budaya. Ary Aprianto menyampaikan bahwa acara ini akan menjadi ajang pameran produk halal dari berbagai sektor, mulai dari makanan, minuman, hingga produk kecantikan. “Dengan memperkuat rantai pasok halal global, Indonesia dapat membangun kepercayaan konsumen di luar negeri dan menunjukkan komitmen terhadap standar kehalalan yang konsisten,”
tuturnya. Selain itu, acara ini juga diharapkan mendorong pengembangan kemitraan strategis antarnegara untuk menghadapi tantangan global seperti regulasi pangan yang beragam dan persaingan dari negara-negara lain.
