Komitmen Pemberantasan Korupsi Dapat Apresiasi dari Publik
New Policy – Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa publik memberikan respons positif terhadap new policy pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Survei yang dilakukan oleh Adidaya Institute dari 1 Mei hingga 8 Mei 2026 menyebutkan, sebanyak 68,8 persen responden percaya bahwa new policy ini mampu meningkatkan efektivitas upaya anti-korupsi. Selain itu, 62,5 persen peserta survei juga menilai proses hukum di bawah kepemimpinan Prabowo berjalan adil, menandai kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dalam pemerintahan.
Kasus Terbaru Jadi Bukti Keterbukaan
Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menjelaskan bahwa new policy yang diterapkan pemerintahan Prabowo-Gibran mencerminkan komitmen kuat untuk memberantas korupsi. Salah satu contoh yang disebutkan adalah pencopotan kepala dan dua wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung, yang dianggap sebagai indikasi bahwa pemerintah tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap praktik koruptif.
“Publik memberi sinyal bahwa kabinet justru bisa lebih optimal bekerja tanpa intervensi tambahan,” ujar Fadhli dalam keterangan di Jakarta, Rabu. Menurutnya, new policy ini memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah tidak menunjukkan kelemahan dalam menjalankan agenda anti-korupsi.
Survei juga menunjukkan bahwa kebutuhan reshuffle kabinet tidak mendesak bagi masyarakat. Hanya 48,1 persen responden yang mendukung perubahan struktur kabinet segera, sedangkan 32,1 persen menolak langkah serupa. Fadhli menekankan bahwa ini menunjukkan publik memberi ruang kepada menteri-menteri yang diangkat Prabowo untuk menunjukkan prestasi, terlepas dari new policy yang diusungnya.
Dukungan Terhadap Program Unggulan
Hasil survei juga mencatat tingkat dukungan masyarakat terhadap beberapa inisiatif pemerintah, termasuk new policy dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Rata-rata lebih dari 70 persen responden mendukung program-program tersebut. MBG mendapat dukungan 71,5 persen, sementara KDKMP dan CKG masing-masing mencapai 75,6 persen dan 93,3 persen. Fadhli mengatakan, new policy ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyentuh sektor vital yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Di sisi lain, Fadhli menyoroti bahwa isu tata kelola tetap menjadi perhatian utama publik. Meski demikian, ia menilai new policy yang dijalankan pemerintah perlu terus dijalankan agar kepercayaan publik tetap terjaga. “Di tengah tantangan ekonomi global dan ancaman perang, angka kepuasan ini cukup menggembirakan,” lanjutnya. New Policy yang terus diperkuat diharapkan dapat menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan jangka panjang terhadap pemerintahan.
Perspektif Masyarakat Terhadap Kebijakan Anti-Korupsi
Secara umum, survei mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap new policy pemberantasan korupsi. Fadhli menjelaskan bahwa tindakan-tindakan konkret yang dilakukan pemerintah, seperti transparansi anggaran dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi, menjadi bukti bahwa new policy ini bukan hanya retorika, tetapi juga langkah nyata.
Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam new policy dianggap sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin menginginkan reformasi birokrasi. Selain itu, survei menunjukkan bahwa masyarakat percaya new policy ini dapat memberikan dampak jangka panjang, terutama dalam mengurangi praktik koruptif yang selama ini merugikan negara. “Pemimpin yang mampu mengimplementasikan new policy secara konsisten akan memperkuat citra pemerintahan,” kata Fadhli.
Metode Survei dan Persentase Kesalahan
Survei dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan 1.240 orang responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi. Metode probabilitas sampling digunakan untuk memastikan representativitas sampel, sementara margin of error survei sebesar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adidaya Institute juga menerapkan kontrol kualitas ketat, termasuk memastikan lokasi wawancara melalui Google Maps.
Hasil survei menunjukkan bahwa 68,2 persen responden puas dengan kinerja Prabowo, sedangkan 27,1 persen merasa tidak puas terhadap Gibran. Fadhli menilai perbedaan ini mencerminkan respons publik terhadap new policy yang dijalankan kedua pemimpin tersebut. Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa new policy pemberantasan korupsi tetap menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pemerintahan.
