Tokoh-Tokoh Senior Kaltim Mengusulkan Special Plan untuk Diskusi dengan Presiden Prabowo
Special Plan – Sebagai bagian dari upaya strategis pemerintahan, sejumlah tokoh senior Kalimantan Timur (Kaltim) yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT) telah menyusun Special Plan yang menargetkan pertemuan langsung dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tujuan utama dari Special Plan ini adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tentang kondisi politik dan tata kelola pemerintahan di wilayah Kaltim. Harbiansyah Hanafiah, tokoh utama MPKT, mengungkapkan bahwa surat permohonan audiensi telah dikirimkan melalui Budi Satrio Djiwandono, keponakan Prabowo, dalam kunjungan kerjanya ke Balikpapan beberapa waktu lalu.
“Pertemuan ini merupakan bagian dari Special Plan yang dirancang untuk memberikan ruang dialog antara masyarakat dengan tokoh nasional,” ujar Harbiansyah, mantan Ketua KONI Kaltim. Ia menegaskan bahwa Special Plan ini lahir sebagai respons atas peningkatan keluhan masyarakat terkait pengelolaan kebijakan pemerintah provinsi yang dianggap tidak optimal.
Isu-Isu Utama dalam Special Plan
MPKT menyusun empat isu utama dalam Special Plan mereka, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden Prabowo. Pertama, adanya kebutuhan untuk meningkatkan transparansi anggaran daerah (APBD) dengan meninjau ulang alokasi dana yang diduga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, praktik politik dinasti yang dianggap mengurangi kesetaraan dalam pengambilan keputusan, terutama melalui penempatan kerabat Gubernur di posisi strategis. Harbiansyah mengkritik hal ini sebagai bentuk pelanggaran prinsip negara bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999.
Ketiga, MPKT mengusulkan perbaikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Menurut Harbiansyah, masyarakat Kaltim seharusnya menjadi bagian penting dari keputusan strategis yang menyangkut pembangunan. Keempat, adanya Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang dianggap memicu pemborosan anggaran, hingga muncul gugatan hukum dari kelompok advokasi terkait keabsahan SK tim tersebut. Dalam Special Plan, poin-poin ini disusun secara sistematis untuk menyoroti kelemahan-kelemahan dalam pemerintahan Kaltim.
Hasil dari Special Plan dan Harapan Masyarakat
Dalam Special Plan, tokoh-tokoh senior Kaltim juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana publik. Harbiansyah mengatakan bahwa masyarakat semakin mengeluh karena anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur dan kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan. “Dengan Special Plan, kami berharap Presiden Prabowo bisa membantu masyarakat Kaltim mendapatkan keadilan,” lanjutnya.
Pertemuan yang diusulkan dalam Special Plan ini diharapkan menjadi momen kunci untuk mendengarkan suara masyarakat. Harbiansyah menjelaskan bahwa MPKT tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga membawa rekomendasi untuk reformasi dalam pemerintahan. Ia menambahkan bahwa Special Plan ini telah dibahas secara rinci oleh para anggota, termasuk akademisi, pengusaha, mantan birokrat, dan tokoh olahraga. “Kami ingin memastikan bahwa Special Plan ini bisa menjadi alat untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” pungkasnya.
Di sisi lain, Harbiansyah mengatakan bahwa Special Plan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan strategis yang telah dijalankan selama ini. Menurutnya, beberapa kebijakan dinilai tidak mencerminkan kebutuhan rakyat, melainkan lebih mengarah pada kepentingan politik dan bisnis kelompok tertentu. “Kami yakin dengan Special Plan ini, Presiden Prabowo bisa memberikan solusi yang lebih adil bagi Kaltim,” ujarnya.
Dalam Special Plan, tokoh-tokoh senior Kaltim juga menyoroti peran DPRD dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Mereka berharap lembaga legislatif provinsi dapat menjalankan fungsi pengawasan secara tegas, seperti yang diusulkan dalam strategi mereka. Harbiansyah menekankan bahwa Special Plan ini tidak hanya tentang kebijakan daerah, tetapi juga tentang kebijakan nasional yang bisa memengaruhi Kaltim.
Keberhasilan Special Plan ini akan bergantung pada respon Presiden Prabowo dan pihak terkait. Tokoh-tokoh senior Kaltim optimis bahwa pertemuan tersebut bisa menjadi langkah awal untuk perubahan yang lebih baik. Mereka juga berharap Special Plan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengusulkan aspirasi melalui jalur yang lebih formal dan transparan.
