Anggota DPR Dorong Dukungan Pemerintah bagi Industri Film
Topics Covered – Industri film nasional memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah untuk berkembang pesat, kata anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief. Dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor kreatif yang menjadi bagian penting dari ekonomi nasional, Hendry mengusulkan beberapa langkah strategis seperti penyediaan insentif fiskal, penguatan ekosistem industri, dan pembentukan komunitas kreatif yang solid. Ia menekankan bahwa dukungan pemerintah yang konsisten akan membuka peluang ekspansi industri film ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang memiliki potensi unik dalam produksi film.
Tantangan dan Peluang dalam Industri Film Nasional
Komisi VII DPR RI sedang mendorong pembentukan Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) sebagai wadah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan industri film. Dalam kunjungan lapangan ke Yogyakarta, Hendry menyatakan bahwa acara festival film internasional yang dihadiri oleh 40 negara menjadi salah satu contoh nyata keberhasilan ekonomi kreatif. Ia menilai bahwa festival ini tidak hanya memperkuat koneksi antara pelaku lokal dengan komunitas global, tetapi juga menjadi sarana pemasaran yang efektif bagi karya film Indonesia. “Tantangan utama industri film adalah kurangnya akses ke dana dan bantuan dari pemerintah, sehingga kami perlu memastikan bahwa dukungan tersebut mencakup semua aspek,” jelas Hendry.
Dalam konteks pembangunan ekonomi kreatif, Hendry menyoroti bahwa film bukan hanya seni, tetapi juga alat perekat budaya dan ekonomi. Ia menambahkan bahwa sektor ini memiliki kapasitas untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri turunannya, seperti peralatan produksi, distribusi, dan teknologi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. “Dengan program yang terarah dan dukungan yang berkelanjutan, kami yakin industri film dapat menjadi tulang punggung ekonomi kreatif di masa depan,” tegasnya.
Insentif dan Kolaborasi untuk Kembangkan Industri Film
KDFN juga mengusulkan kebijakan insentif yang lebih berimbang antara pemerintah pusat dan daerah. Hendry menegaskan bahwa insentif fiskal dan non-fiskal perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaku industri film, termasuk pengembangan keahlian, pengurangan biaya produksi, dan akses ke pasar. “Banyak anggota komunitas film di Jawa Barat dan Riau menyampaikan bahwa mereka butuh bantuan teknis dan pendanaan untuk menghasilkan karya berkualitas,” katanya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPR RI menjadi kunci dalam memastikan program tersebut berjalan efektif.
Komunitas kreatif di berbagai daerah, menurut Hendry, telah berkembang secara mandiri, tetapi masih membutuhkan kerangka kerja yang lebih terstruktur. Ia menekankan bahwa dalam menghadapi persaingan global, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendidikan film, pemutakhiran infrastruktur produksi, serta dukungan untuk pengembangan daerah-daerah yang menjadi sentra industri film. “Insentif yang diberikan harus mencakup seluruh rantai produksi, dari perencanaan hingga pemasaran, agar ekosistem industri film menjadi lebih kuat,” ujarnya.
Dalam rangka menindaklanjuti aspirasi pelaku kreatif, Hendry berharap pemerintah dapat mempercepat pembuatan regulasi yang mendukung industri film. Ia menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini telah menunjukkan pertumbuhan signifikan, terutama dengan semakin banyaknya film lokal yang masuk ke pasar internasional. “Saya yakin dengan dukungan yang tepat, Indonesia bisa menjadi negara yang unggul dalam produksi film, bukan hanya secara kualitas, tetapi juga secara ekonomi,” kata Hendry.
Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dan Forum Strategis
Hendry juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPR RI dan pemerintah daerah. Ia mencontohkan pembentukan Forum DPR RI Dapil Riau sebagai upaya memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dengan pemangku kebijakan di tingkat lokal. Forum ini menjadi wadah untuk mengkoordinasikan rencana pembangunan, termasuk program strategis nasional, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. “Kolaborasi ini akan memastikan bahwa dukungan pemerintah mencapai seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas kreatif yang ada di daerah,” jelasnya.
Dalam konteks pelaksanaan program, Hendry menekankan bahwa anggota DPR harus terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan progres yang cepat. “Kami sudah mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan dan memastikan bahwa rencana pembangunan daerah Riau dapat terintegrasi ke dalam APBN 2027,” kata Hendry. Ia berharap kerja sama tersebut tidak hanya berdampak pada film, tetapi juga pada sektor kreatif lainnya seperti musik, seni, dan budaya. “Dengan menggabungkan kekuatan dari berbagai sektor, kita bisa menciptakan ekonomi kreatif yang lebih solid dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam penutupannya, Hendry menyatakan bahwa industri film harus dianggap sebagai bagian dari prioritas nasional. “Kami berkomitmen untuk terus memberikan dorongan kepada pemerintah agar menetapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Topics Covered juga menunjukkan bahwa dukungan tersebut harus mencakup seluruh aspek, dari produksi hingga distribusi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah harus memastikan bahwa industri film tidak hanya berkembang, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
