Komisi XIII DPR Dorong Digitalisasi Sistem Imigrasi dengan Fokus pada Visit Agenda
Visit Agenda – Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keimigrasian, Komisi XIII DPR RI memperkenalkan inisiatif Visit Agenda yang bertujuan memperkuat digitalisasi terintegrasi sistem imigrasi di seluruh Indonesia. Anggota komisi ini, Marinus Gea, mengemukakan bahwa proses digitalisasi harus mencakup seluruh lapisan, baik pusat maupun daerah, untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan mudah diakses. Visit Agenda menjadi bagian penting dari rencana ini, karena dianggap sebagai sarana utama dalam mengevaluasi penerapan kebijakan keimigrasian secara menyeluruh.
Penguatan Transparansi dan Keterlibatan Daerah
Kunjungan kerja Komisi XIII ke Sumatera Utara menjadi contoh nyata penerapan Visit Agenda. Dalam kesempatan tersebut, Marinus Gea menyoroti bahwa data keimigrasian yang ada seringkali menimbulkan keraguan karena diduga masih terdapat ketidaktransparan. Ia menekankan bahwa sistem digital yang terpadu akan membantu meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses keimigrasian. Dengan Visit Agenda, pihak daerah diberi wewenang lebih besar untuk mengawasi aktivitas warga negara asing (WNA) secara langsung.
Proses digitalisasi sistem imigrasi diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data secara real-time. Marinus menjelaskan bahwa keimigrasian berperan kritis dalam menjaga kedaulatan negara, dan untuk itu diperlukan kolaborasi antara lembaga pusat dan daerah. “Sistem yang terintegrasi akan memastikan semua data bisa diakses secara bersamaan, sehingga petugas di tingkat daerah tidak kesulitan dalam mengawasi keberadaan WNA,” tambahnya.
“Visit Agenda menunjukkan komitmen DPR untuk mendukung digitalisasi sistem imigrasi. Kami yakin dengan inisiatif ini, pengawasan akan lebih efektif, serta transparansi bisa tercapai secara maksimal,” kata Marinus.
Manfaat Visit Agenda dalam Mengoptimalkan Sistem Imigrasi
Dengan adanya Visit Agenda, diharapkan keimigrasian bisa berjalan lebih cepat dan akurat. Marinus Gea menyatakan bahwa data WNA yang bisa diakses secara lengkap akan memudahkan pengawasan, terutama di wilayah dengan banyak pintu masuk. Selain itu, sistem digital terintegrasi dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi, sehingga mengurangi kesenjangan informasi yang sering terjadi.
Komisi XIII juga menekankan pentingnya pembangunan dasbor nasional yang menampilkan data keimigrasian secara real-time. Melalui platform ini, petugas dapat melacak jumlah WNA yang masuk, jenis izin tinggal, dan lokasi mereka berada. Visit Agenda akan menjadi titik awal dalam penyelesaian masalah ini, dengan memberikan akses yang lebih luas kepada semua pihak terkait. “Dengan sistem terintegrasi, kita bisa memastikan setiap informasi keimigrasian dapat diakses secara bersamaan dan akurat,” jelasnya.
Penerapan Visit Agenda tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga membantu dalam menyelesaikan masalah administrasi keimigrasian. Marinus mengungkapkan bahwa banyak WNA memerlukan izin tinggal, dan dengan sistem digital yang terpadu, proses pengajuan dan pemeriksaan izin bisa dilakukan lebih cepat. Ini akan berdampak positif pada perekonomian dan pelayanan publik, karena WNA bisa lebih mudah berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi Indonesia.
Implementasi dan Tantangan
Dalam rangka mewujudkan Visit Agenda, Direktorat Jenderal Imigrasi harus meningkatkan kapasitas teknologi di berbagai kantor wilayah. Marinus menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi bergantung pada keterlibatan aktif daerah. “Sistem digital harus dibangun secara menyeluruh, termasuk integrasi dengan database nasional. Ini membutuhkan koordinasi yang terus-menerus, tidak hanya dalam kunjungan kerja tetapi juga dalam pembelajaran dan penerapan teknologi,” tuturnya.
Komisi XIII juga memberikan saran bahwa data keimigrasian harus diakses oleh publik untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan menampilkan informasi secara terbuka, masyarakat dapat memantau keberadaan WNA dan berkontribusi dalam memperkuat pengawasan. “Visit Agenda tidak hanya berdampak pada petugas keimigrasian, tetapi juga pada masyarakat yang ingin memahami proses tersebut,” pungkas Marinus. Ia berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan.
