BGN percepat pembangunan SPPG 3T targetkan rampung dalam satu minggu

BGN Percepat Pembangunan SPPG di Wilayah 3T, Target Selesai dalam Satu Minggu

Beritaturah.com – Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan percepatan pembangunan serta aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan pendekatan berbasis data, BGN memastikan program benar-benar menjangkau wilayah yang paling membutuhkan. Target penyelesaian kini dipatok dalam waktu satu minggu ke depan, lebih cepat dari rencana semula yang memakan waktu satu bulan.

Prioritas Wilayah dengan Prevalensi Stunting Tinggi

Kepala BGN, Sudaryono, atau yang akrab disapa Mas Dar, menjelaskan bahwa percepatan ini dilakukan agar masyarakat di daerah dengan angka stunting tinggi dapat segera merasakan manfaat program. Wilayah-wilayah yang menjadi prioritas antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Daerah-daerah yang letaknya jauh juga mendapat perhatian khusus karena kebutuhan masyarakatnya sangat mendesak.

“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik,” kata Mas Dar di Jakarta, Kamis.

Integrasi Data untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

BGN juga memperkuat sistem tata kelola melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Data ini menjadi dasar penetapan sasaran penerima manfaat serta operasional SPPG. Dengan demikian, pemerintah dapat memprioritaskan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sehingga intervensi gizi lebih tepat sasaran dan efektif.

“Dari data ini kita overlay (petakan) dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi, kemudian kita petakan dengan data dapur yang sudah siap. Ini Insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini,” ucap Sudaryono.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, BGN telah mengidentifikasi sekitar 1.700 dapur yang siap dioperasikan di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Pendekatan berbasis data ini memastikan pelaksanaan program menjadi lebih objektif dan efektif.

Peringatan untuk Masyarakat

Mas Dar juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses pengajuan atau percepatan pembukaan SPPG. Ia menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan melalui sistem resmi tanpa campur tangan pihak luar.

“Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi. Semua proses dilakukan secara transparan agar tata kelola Program MBG tetap akuntabel dan berintegritas,” tuturnya.

Sistem pendataan yang terintegrasi memungkinkan pemerintah menentukan prioritas pelaksanaan Program MBG secara lebih objektif. Pendekatan ini memastikan intervensi gizi difokuskan pada wilayah dengan tingkat kerawanan gizi yang tinggi, sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.