URI Bukan Lembaga yang Mengawasi Seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia
Beritaturah.com – Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu, tanggal 22 Juli, telah melantik Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI). Pelantikan tersebut juga menetapkan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto kemudian memberikan klarifikasi mengenai posisi URI. Ia menegaskan bahwa lembaga baru ini tidak memiliki kewenangan untuk membawahi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia.
“Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu,” kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Peran dan Mekanisme Pengelolaan URI
Menurut Brian, penjelasan lebih rinci mengenai peran dan posisi URI akan disampaikan oleh Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto. Terkait rencana pembangunan 10 kampus di bawah naungan URI, Brian mengatakan mekanisme pengelolaannya masih dalam tahap kajian.
“Nah, itu masih dalam kajian seperti apa,” ujarnya.
URI dibentuk untuk menjalankan program afirmasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap bertugas di lokasi maupun posisi strategis, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta mendukung berbagai program prioritas nasional.
Komitmen Penguatan Sumber Daya Manusia
Usai pelantikan, Donny mengatakan pembentukan URI merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mencetak pemimpin masa depan.
“Jadi, Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya. Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan,” kata Donny.
Menurut Donny, penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui integrasi berbagai program dan lembaga pendidikan yang telah ada. Upaya tersebut meliputi pengembangan Sekolah Unggul Garuda, pendirian Universitas Republik Indonesia, serta integrasi Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Selain itu, pemerintah akan membentuk Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang berada di bawah kewenangan Gubernur URI. Menurut Donny, badan tersebut akan membawahi tiga institusi.
