Key Discussion: BRIN Perlu Model Keterpaparan Terpadu dalam Data Risiko Bencana
Key Discussion menjadi topik utama dalam diskusi terkini mengenai pengelolaan data risiko bencana di Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti pentingnya menyusun model keterpaparan yang terpadu, karena data bencana yang saat ini disimpan di berbagai lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta perguruan tinggi belum terintegrasi secara optimal. Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, menegaskan bahwa kekurangan ini menyebabkan kesulitan dalam memproyeksikan dampak bencana secara akurat, sehingga menjadi tantangan serius dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Langkah Awal Kebijakan Satu Data
Kebijakan Satu Data yang telah dicanangkan pemerintah menjadi salah satu upaya untuk mengatasi masalah data yang terpisah. Namun, Amarulla mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini masih dalam tahap awal dan belum terwujud secara menyeluruh. “Meski data penting telah tersedia di berbagai institusi, sistem yang menghubungkan informasi keterpaparan belum terbentuk, sehingga prediksi risiko bencana menjadi kurang tepat,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu. Dengan memperkuat koordinasi antarlembaga, BRIN berharap dapat menciptakan database nasional yang lebih lengkap dan mudah diakses.
“Memahami dimana masyarakat tinggal, infrastruktur berada, dan aktivitas ekonomi terkonsentrasi merupakan fondasi penting untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,” kata Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Peneliti dari lembaga keterpaparan lain juga menyetujui bahwa data yang terintegrasi mampu memberikan gambaran holistik tentang potensi ancaman bencana di setiap wilayah.
Masalah data bencana yang belum terpadu tidak hanya memengaruhi kualitas prediksi, tetapi juga memperumit proses pemetaan risiko. Amarulla menyebutkan bahwa penggunaan model keterpaparan yang tidak lengkap berdampak pada keputusan pemerintah dalam alokasi dana bantuan dan pembangunan infrastruktur. “Jika data bencana tidak terkonsolidasi, kita akan sulit merancang kebijakan yang efektif untuk melindungi masyarakat,” tambahnya. Untuk itu, BRIN menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor guna menyelaraskan tujuan dan metode pengumpulan data.
Kawasan Palung Jawa sebagai Fokus Utama
Kawasan Palung Jawa, salah satu wilayah yang rentan terhadap gempa bumi dan tsunami, menjadi contoh nyata mengenai kebutuhan integrasi data risiko. Diana Kusumastuti menambahkan bahwa sistem tektonik yang kompleks di daerah tersebut memerlukan data yang lebih akurat untuk memperkirakan tingkat kerentanan masyarakat dan infrastruktur. “Kawasan ini menjadi fokus utama karena risiko bencana di sana sangat tinggi, namun data yang dimiliki belum sepenuhnya harmonis,” ujarnya. Penguatan data pada area ini diperlukan agar dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam mengelola risiko bencana.
Dalam Key Discussion, BRIN juga menyoroti bahwa permasalahan data bencana tidak hanya berada di tingkat nasional, tetapi juga mengalami ketimpangan di tingkat daerah. Beberapa daerah memiliki sistem pengumpulan data yang baik, sementara lainnya masih kaku dan memerlukan bantuan teknis. Amarulla menegaskan bahwa model keterpaparan yang terpadu harus mampu mengatasi kelemahan ini dengan menyediakan platform yang mudah digunakan oleh semua stakeholder. “Kita perlu membangun sistem yang bisa diakses oleh pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat secara real-time,” jelasnya.
“Model keterpaparan terpadu akan membantu kita mengidentifikasi titik rawan yang belum terjangkau oleh program mitigasi sebelumnya,” kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ini sejalan dengan visi BRIN dalam meningkatkan kemampuan nasional dalam menghadapi bencana, terutama di daerah-daerah dengan keterpaparan tinggi seperti Palung Jawa.
Pengembangan model keterpaparan terpadu juga diharapkan mampu mendukung kebijakan adaptasi iklim di berbagai sektor. Misalnya, dalam Key Discussion, BRIN menekankan bahwa data yang akurat mengenai lokasi rawan bencana bisa memandu pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta memberikan informasi yang tepat untuk masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi kejadian tak terduga. “Kita perlu mengintegrasikan data bencana ke dalam kebijakan pembangunan jangka panjang agar risiko bisa diminimalkan sejak awal,” lanjut Amarulla. Langkah ini juga diperlukan untuk meningkatkan daya tahan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah rentan bencana.
Dalam Key Discussion, BRIN menyebutkan bahwa keberhasilan model keterpaparan terpadu tergantung pada partisipasi aktif dari berbagai lembaga. Dengan membangun kerangka kerja yang harmonis, BRIN berharap dapat menciptakan sistem yang mampu mempercepat respons darurat dan meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil kebijakan. “Kita tidak bisa membangun model ini sendirian. Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci utama,” pungkas Amarulla. Langkah-langkah ini akan menjadi fondasi untuk Key Discussion yang lebih luas di masa depan, baik dalam konteks kebencanaan maupun perubahan iklim.
