Konsekuensi Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri Ditegaskan Polda Metro Jaya
Beritaturah.com – Sejumlah dugaan kasus main hakim sendiri yang muncul belakangan ini menjadi alasan Polda Metro Jaya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat. Kombes Pol. Budi Hermanto, Kepala Bidang Humas, menegaskan bahwa warga tidak boleh mengambil alih peran pengadilan ketika menghadapi pelaku kejahatan.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengamankan seseorang yang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana. Namun, tindakan tersebut hanya bersifat sementara hingga orang tersebut diserahkan kepada pihak berwajib. “Apabila melihat langsung suatu perbuatan tindak pidana, masyarakat boleh mengamankan seseorang apabila tertangkap tangan. Tetapi bukan untuk dihukum atau dihakimi sendiri,” kata Budi di Jakarta, Senin.
Emosi dan Keselamatan Harus Tetap Terjaga
Budi mengakui bahwa emosi sering kali menguasai masyarakat saat menyaksikan kejahatan secara langsung. Situasi menjadi lebih intens jika korban adalah orang yang dikenal atau anggota keluarga. Meski demikian, ia meminta warga untuk tetap menggunakan akal sehat dan menghindari tindakan yang melanggar hukum.
Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah keselamatan diri sendiri. Warga yang mengamankan terduga pelaku harus memastikan bahwa orang tersebut tidak membawa senjata tajam maupun senjata api yang dapat membahayakan. Setelah diamankan, terduga pelaku beserta barang bukti dan keterangan saksi sebaiknya segera diserahkan ke kantor kepolisian terdekat agar penyidik dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Diamamankan orang tersebut, kemudian dengan peristiwa pidananya apa, barang buktinya apa, siapa saksinya, diserahkan kepada kantor kepolisian terdekat, baik Polsek maupun Polres. Nanti penyidik yang akan melakukan investigasi lengkap,” ujarnya.
Layanan Darurat dan Perlindungan Hukum
Masyarakat dapat segera menghubungi layanan darurat Kepolisian 110 apabila menemukan dugaan tindak pidana. Laporan melalui layanan tersebut akan segera ditindaklanjuti petugas dengan melakukan upaya hukum, termasuk penangkapan dan pengejaran terhadap terduga pelaku.
Budi menekankan bahwa upaya tertangkap tangan oleh masyarakat memang dilindungi undang-undang. Namun, penghakiman sendiri tetap tidak diperbolehkan. “Upaya tertangkap tangan oleh masyarakat boleh dan dilindungi undang-undang, tetapi tidak boleh melakukan penghakiman sendiri. Apa pun yang kita lakukan ada konsekuensi hukumnya karena negara kita adalah negara hukum,” kata dia.
